Ahmad Humam Hamid
Dari AcehPedia
Ahmad Humam Hamid dilahirkan di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen pada tanggal 31 Maret 1957. Orang tua Ahmad Humam Hamid yaitu Hamid adalah seorang ulama yang dikenal di Pidie. Abang Ahmad Humam Hamid adalah Farhan Hamid seorang politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang duduk di DPR RI. Saudara Ahmad Humam Hamid menempuh pendidikan dalam bidang sosiologi dan mendapat S3 dari Kansas State University Amerika. Kemudian ia menjadi dosen di Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala.
Profil Dr. Ahmad Humam Hamid
Dr. Ahmad Humam Hamid yang lebih dikenal sebagai Humam Hamid merupakan salah satu anggota independen yang terpilih sebagai anggota Dewan Pengarah pada BAPEL (Badan Pelakana Rekonstruksi dan Recovery/BRR) Aceh. Disamping nama-nama pembesar ‘awak awai’ lainnya di Dewan Pengarah seperti Prof. Dr. Ibrahim Hasan, Prof. Dr. Abdullah Ali, Naimah Hasan, MA, dan lainnya, Humam Hamid lebih cenderung didudukkan atas pengalaman lapangannya bergelut dengan korban tsunami dalam proses tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan.
Nama Humam Hamid sontak menjadi pembicaraan di Aceh pasca tsunami baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan partisipasi aktifnya dalam membantu para korban dan kritikan kerasnya terhadap pemerintah yang dinilai banyak kalangan lamban dalam menangani para korban.
Dalam kaitannya dengan konflik yang berkepanjangan di Aceh, humam Hamid dalam pidatonya di acara Global Enterprise yang diselenggarakan USINDO (forum persatuan masyarakat Amerika Serikat-Indonesia) di Washington ia berkata, “konflik berkepanjangan antara GAM dan pasukan Tentara Indonesia/Polri telah membawa masyarakat Aceh ke dalam jurang kemiskinan dan kemelaratan. Musibah gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember, 2004 merupakan peristiwa yang mungkin ‘sesuai’ untuk menyelesaikan penderitaan akibat perang di Aceh“. Ketika ditanya tentang penurunan status darurat sipil menjadi tertib sipil, ia berkata,”Oh saya senang. Ini artinya Kuntoro (Ketua BAPEL-red) akan memegang kendali. Dalam darurat sipil, benar tertulis Gubernur sebagai ketuanya, tetapi dalam pelaksanaannya Polisi”.
Pengalaman Tsunami Gempa dahsyat dan gelombang tsunami yang menghantam Aceh tanggal 26 Desember 2004 pemerintah daerah Aceh (NAD) dan tokoh-tokoh pemimpin (formal) yang ada selama ini sangat rentan. Kondisi kota-kota yang luluh lantak seperti Banda Aceh, Meulaboh dan Calang seperti kota mati tak bertuan, tidak ada koordinasi, tidak ada peraturan, tidak ada pemimpin, dan hampir tidak ada pemerintahan.
Bersama Saifuddin dan teman-teman lainnya, Humam Hamid kemudian mendirikan Aceh Recovery Forum untuk dapat merealisasikan dukungan bagi korban secara lebih besar lagi. Melalui forum inilah kemudian aspirasi, keluhan dan kebutuhan korban disuarakan agar mendapat bantuan internasional dan perhatian pemerintah. Kontribusi yang sangat berarti dari Aceh Recovery Forum ini adalah desakan atas percepatan dan pelibatan unsur-unsur masyarakat dalam Blue Print Pembangunan Kembali Aceh pasca tsunami yang disiapkan Bappenas. Kini atas dukungan DANIDA (Denmark) dan Uni Eropa, ARF akan terus memonitor dan mengaspirasikan suara rakyat Aceh, khususnya yang terkena tsunami.
Mengenal Humam Hamid Selain sebagai dosen, Humam Hamid merupakan praktisi yang bergelut langsung dalam memperjuangkan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan rakyat kecil. Posisinya sebagai Ketua Yayasan Peduli Hak Azasi Manusia, Banda Aceh memungkinkannya untuk melakukan dukungan terhadap rakyat kecil. Lahir di Samalanga, Bireuen pada 31 Maret 1956, mantan pembantu dekan bidang akademik Fak. Pertanian Unsyiah ini juga merupakan General Manajer Yayasan Leuser Internasional (Leuser International Foundation) Banda Aceh. Capaian terpentingnya antara lain turut menggagas tercapainya proses perjanjian damai para pihak yang terlibat dalam konflik di Aceh. Setelah berhasil menggagas ide penyusunan Blue Print Recovery Aceh pasca Tsunami melalui kelompok kerja di Aceh Recovery forum. Kini Humam Hamid dipercayakan oleh pemerintah sebagai salah seorang panitia pengarah Badan Pelaksana Recovery Aceh yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Posisi yang pernah dipegang, antara lain, Pembantu Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala tahun 1997-2000, sekaligus ketua Tim Assosiasi Kemanusiaan Aceh sejak tahun 2000.
